CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1966

“CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1966”

A.    Pengertian dan Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang konsepnya di umumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin ini mulai pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1966. Dalam sistem demokrasi ini, seluruh keputusan serta pemikiran pemerintahan berpusat pada pemimpin negara, yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno.

Diawali oleh Maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, yang dimana menyatakan untuk dianjurkannya pembentukan partai. Pernyataan ini cukup diantusiasi, sehingga terlahir banyak sekali partai, kurang lebih ada 40 partai yang didirikan.

Namun disayangkan, banyaknya partai-partai tersebut malah membuat sistem demokrasi di Indonesia menjadi sedikit terhambat, terutama dalam masalah kabinet. Banyak kebinet yang tidak mampu bertahan lama, sehingga banyak sekali pergantian kabinet yang menyebabkan pencapain sistem demokrasi di Indonesia sempat tersendat. Selain dasar pemikiran tersebut, ada beberapa peristiwa dari berbagai segi yang menyebabkan pemikiran Soekarno untuk mengganti sistem dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin semakin kuat, peristiwa-peristiwa yang akhirnya menjadi alasan tersebut yaitu:

1.      Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.

2.      Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet..

3.      Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

A.    Ciri Demokrasi Terpimpin

1.      Dominasi kekuasaan presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas ini  lebih mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin sejak Dekrit 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah Presiden Soekarno pada masa itu.

2.      Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia.

Penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi terpimpin yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Keduanya berpengaruh besar dalam menekan pergerakan kaum buruh dan petani dan mengakibatkan peristiwa politik semakin memanas. Selain memanasnya peristiwa politik, peristiwa ekonomi di Indonesia pun ikut memanas, diantaranya adalah pendapatan ekspor menjadi menurun begitu juga dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi sehingga memicu banyaknya demonstrasi.

3.      Pembatasan Partai Politik

Memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan dipemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan presiden, selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

4.      Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia mengalami perubahan yang dominan dan cukup terpandang pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan adanya hubungan timbal balik antara Presiden Soekarno dengan PKI. Kepopuleran Soekarno yang saat itu sedang naik daun, dimanfaatkan oleh PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

5.      Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan bersenjata pada masa ini sangat memungkinkan militer untuk memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.

6.      Anti Kebebasan Pers

Pers berperan sangat penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum- oknum pendukung pemerintah yang berkuasa. Kebijakan itu menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka, mulai menutup diri bahkan terdapat beberapa surat kabar tidak berani mengedarkan berita di masyarakat karena takut dicekal.

B.     Akhir dari Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin akhirnya diakhiri dengan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang kemudian memunculkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966, untuk dilaksanakan Letjen Soeharto. Kemunculan Supersemar mengakibatkan adanya invidualisme kepemimpinan yang akhirnya memaksa untuk menetapkan dan mengesahkan Supersemar sebagai bentuk perintah, pemerintahan terbaru dengan diimpin oleh Letjen Soeharto.

DAFTAR PUSTAKA

http://googleweblight.com/?lite_url=http://tanyatugas.com/demokrasi-terpimpin-dan-ciri-ciri-yang-dimilikinya-dalam-sejarah-indonesia/&ei=hfxr5y-1&lc=id-ID&s=1&m=277&host=www.google.co.id&ts=1515126354&sig=AOyes_S_PPxiqqQnTNvsmC0saFZpwPYuGA

https://googleweblight.com/?lite_url=https://guruppkn.com/pemerintahan&lc=id-ID&s=1&m=277&host=www.google.co.id&ts=1515126416&sig=AOyes_Q_neiewf_mNXZftX7VliIIVMEH9g

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959%E2%80%931965)

http://tanyatugas.com/demokrasi-terpimpin-dan-ciri-ciri-yang-dimilikinya-dalam-sejarah-indonesia/